Pembangunan Politik di Indonesia

MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Penekanan akan perlunya pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat muncul pada awal paruh kedua tahun 60-an. Pada tahun 1966 penataan sistem perekonomian dicanangkan melalui Program Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi. Sampai dengan pertengahan tahun 90an, berbagai kemajuan ekonomi telah dicapai. Kebutuhan pokok masyarakat tercukupi dan swasembada pangan beras terwujud pada tahun 1984. Perekonomian tumbuh baik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan perkapita sekitar sepuluh kali lipat, menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin, serta tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Secara bertahap, struktur ekonomi berubah dari yang semula didominasi oleh pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi lebih modern dengan penggerak sektor industri. Ekspor nonmigas yang menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk dan daya saing produk Indonesia terhadap produk negara lain meningkat pesat. Bahkan dalam paruh kedua 80-an, terjadi perubahan struktur ekspor dari yang semula didominasi oleh ekspor migas menjadi ekspor yang di dominasi oleh ekspor nonmigas.

Periode pelaksanaan pembangunan jangka panjang pertama berakhir pada tahun 1993. Untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama dan sekaligus mempertahankan momentum pembangunan yang ada, dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang kedua. Upaya perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang kedua tersebut terhenti akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian nasional pada tahun 1997. Krisis yang dimulai di Thailand tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara-negara di Asia Tenggara belum cukup kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode sebelumnya lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja, dan bukan oleh peningkatan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Selain itu, krisis ekonomi juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi selama ini tidak disertai dengan peningkatan efisiensi kelembagaan ekonomi  dan banyaknya praktik ekonomi biaya tinggi yang telah menurunkan kepercayaan pelaku baik dalam maupun luar negeri. Perekonomian nasional masih rentan, tidak saja terhadap gejolak eksternal, tetapi juga terhadap gejolak di dalam negeri.

Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan perkeretaapian yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sekitar 39 persen total panjang jalan diantaranya mengalami kerusakan ringan dan berat serta hanya sekitar 62 persen jalan kereta api yang masih dioperasikan. Peran armada nasional menurun baik untuk angkutan domestik maupun internasional sehingga pada tahun 2003 masing-masing hanya mampu memenuhi 53 persen dan 3 persen, walaupun sesuai konvensi internasional yang berlaku pangsa pasar armada nasional 40 persen untuk muatan ekspor-impor dan 100 persen untuk angkutan domestik. Sedangkan untuk angkutan udara, perusahaan penerbangan relatif mampu menyediakan pelayanan yang terjangkau. Disamping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana jalan dan perkeretaapian mengalami kendala sejak pelaksanaan desentralisasi yang berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.

Kegagalan dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang kedua tersebut mendorong disusunnya kembali langkah-langkah pembangunan yang baru. Krisis ekonomi Indonesia menuntut ketahanan perekonomian yang lebih kuat agar berdaya saing dan berdaya tahan tinggi. Berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul pada saat dan pasca krisis 1997 terutama dengan meningkatnya utang pemerintah yang memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tepat dengan tetap menjaga terwujudnya keberlanjutan fiskal, peningkatan disiplin pergaulan perekonomian global yang semakin tinggi serta mengarah pada ketidakpastian akhir-akhir ini, menjadi dasar utama perumusan arah kebijakan dan prioritas yang harus diambil dalam jangka panjang. Sementara itu taraf pendidikan penduduk meningkat yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 81,5 persen pada tahun 1990 menjadi 89,9 persen pada tahun 2003. Dalam kurun waktu yang sama jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas meningkat dari 26,0 persen menjadi 45,8 persen. Perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) atau persentasi penduduk yang bersekolah pada semua kelompok usia. Pada tahun 2003, APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 96,4 persen, APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 81,0 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 51,0 persen. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara. Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin yang harus dapat diturunkan secara signifikan. Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta daya saing yaitu memiliki etos kerja tinggi, produktif, kreatif dan inovatif.

Kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Sebesar 56,7 persen (tahun 2003) tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. Angkatan kerja lulusan perguruan tinggi atau diploma ke atas hanya 4,6 persen. Tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, berpengaruh pula pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi, dan berdampak pada kurang berkembangnya teknologi sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan program-program pembangunan yang makin responsif gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Demikian pula partisipasi pemuda dalam pembangunan makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat telah meningkat dengan adanya pemberdayaan, pelayanan rehabilitasi, perlindungan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Mengamati pembangunan politik di Indonesia pasca Reformasi 1998 adalah salah satu upaya untuk menambah wawasan serta menjadikan kita kritis terhadap perubahan dari periode ke periode. Namun sebaiknya, setiap perubahan yang terjadi harus di cermati secara positif karena perubahan politik yang terjadi pasti sesuai denagan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu dan menjadikannya nilai tambah dari keberanekaragaman kasanah pemikiran pemimpin kita yang berbeda-beda.